Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam (5)

Bookmark and Share


Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam (1)

Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah.

Kalangan oposisi
Sistem dan model pemerintahan yang diterapkan Dinasti Umayyah ini mengundang kritik keras, terutama dari golongan Khawarij dan Syiah.

Karena itu, tak mengherankan jika semasa berkuasa, para pemimpin Bani Umayyah kerap kali disibukkan untuk menekan kelompok oposisi.

Dinasti Umayyah juga dikenal karena fanatisme kearabannya. Sebagian besar khalifahnya sangat fanatik terhadap kearaban dan bahasa Arab yang mereka gunakan.

Mereka memandang rendah orang non-Arab dan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua. Kondisi tersebut menimbulkan kebencian penduduk non-Muslim kepada Bani Umayyah.

Karena khawatir dengan berakhirnya kekuasaan, pemerintahan terus mengonsolidasikan persoalan internal. Tujuannya adalah untuk memperkokoh barisan dalam rangka pertahanan dan keamanan dalam negeri serta antisipasi terhadap setiap gerakan pemberontak.

Dalam tulisannya yang bertajuk “Dinasti Umayyah: Perkembangan Politik”, Hermain El-Hermawan mengungkapkan, ada lima diwan (lembaga) yang menopang suksesnya konsolidasi yang dilakukan Muawiyah.

Masing-masing adalah Diwan Al-Jund (Urusan Kemiliteran), Diwan Ar-Rasail (Urusan Administrasi dan Surat), Diwan Al-Barid (Urusan Pos), Diwan Al-Kharaj (Urusan Keuangan), dan Diwan Al-Khatam (Urusan Dokumentasi).

Dalam mengendalikan pemerintahannya, Muawiyah didukung oleh beberapa pembantu utama. Ia mengangkat sejumlah gubernur dari kalangan sahabat dan kerabatnya. Di antaranya adalah Amr bin Ash yang diangkat menjadi Gubernur Mesir; Mugirah bin Syu’bah, gubernur di Kufah; dan saudara tirinya Ziyad bin Abihi, Gubernur Basra, Khurasan, serta Suriah.

Redaktur: Chairul Akhmad
Reporter: Nidia Zuraya